Lowongan Kerja CPNS - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lulusan SMA SMK (260 Formasi) 2016

Pusat Media Loker - Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau disingkat dengan nama (Kemenkumham) Membuka Kesempatan kepada Putra Putri Terbaik lulusan SLTA untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS jalur ikatan Dinas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2016, dengan persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Pria/Wanita
3. Pendidikan SLTA sederajat dengan Ijazah minimal rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) dan nilai Bahasa Inggris sekurang-kurangnya 7,0 (tujuh koma nol) pada rapor semester akhir. Khusus untuk pelamar yang menyelesaikan pendidikan SLTA sederajat di Papua dan Papua Barat nilai Ijazah minimal rata-rata 6,0 (enam koma nol) dan nilai Bahasa Inggris 6,0 (enam koma nol) pada rapor semester akhir.
4. Umur pada tanggal 01 Maret 2016 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuKikan dengan aKe Kelahiran/surat keterangan lahir).
5. Tinggi badan minimal pria 165 cm, wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli.
6. Berbadan sehat tidak cacat fisik dan mental, tidak memakai kacamata dan softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna dibuKTikan dengan Surat Keterangan DoKTer RS. Pemerintah. 
7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/belos tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat. 
8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindilVbel
9. Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuKTikan dengan Surat Keterangan DoKer dan Keterangan Hasil Rontgen dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (dibawa pada saat Tes Kesehatan).
10. Belum pernah menikah dibuKikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa daN sanggup tidak menikah selama pendidikan.
11. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imignsi di seluruh Wilayah Indonesia dengan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas selama 4 (empat) Tahun (POLTEKIP) dan 3 (tiga) Tahun (AIM).
12. Tidak pernah putus studi I drop out (DO) dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasidan atau Akademi kedinasan pemerintah lainnya;
13. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Siswa lkatan Dinas.
14. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/pekerjaan dengan instansi pemerintah / BUMN / perusahaan lain.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pesefta melakukan registrasi secilra online melalui http://panseldikdin.menpan.go.id. dimulai tanggal 21 Maret s.d. 4 Mei 2016,

Berkas lamaran dikirim melalui jasa pengiriman Pos atau jasa pengiriman sejenis paling lambat diterima tanggal 13 Mei 2016 cap pos Pasar Baru Jakarta. 

Berkas lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Siswa Ikatan Dinas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 dengnn alamat Po Box 9999 Jakarta 10000.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk AIM, di luar map tertulis :

1. Nama
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Alamat Sekarang
4. Nomor Telepon yang mudah dihubungi
5. Alamat Email

Berkas lamaran terdiri dari :

• Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI diJakarta.
• Fotokopi ljazah / SITB dan transkip nilai terakhir yang telah dilegalisir.
• Fotokopi Nilai Rapor Sernester akhir yang telah dilegalisir.
• Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir.
• Fotokopi aKe kelahiran / surat keterangan lahir. 
• Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuli dari doKter RS. Pemerintah.
• Surat keterangan belum pernah menikah dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili.
• Surat pernyataan dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan dan tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/swasta bermaterai Rp.6000,-. (dapt diunduh di http://kemenkumham,co.id) 
• Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan wama biru untuk AIM, berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu pesefta ujian).
• Tanda Bukti cetak / print registrasi pendaftaran.

Khusus bagi peserta lulusan SLTA Tahun 2016, persyaratan pada huruf b dan c dapat digantikan dengan melampirkan fotokopi Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah masing-masing. 

C. SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR METALUI TAHAPAN

1. Seleksi Administrasi.
2. Tes Kompetensi Dasar (TKD).
3. Tes Kompetensi Bidang (TKB), terdiri dari :
4. Tes Kesamaptaan.
5. Ujian Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.
6. Tes Kesehatan.
7. Tes Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK).

D. LAIN.I.AIN

1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) merupakan pendidikan kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun dan lulusannya setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Akademi Imigrasi (AIM) merupakan pendidikan kedinasan Dploma III di bidang teknis Keimigrasian dengan progrcm kuliah selama 3 (Uga) tahun, yang akan ditempatkan dalam Jabatan Pemerika Keimigrasian atau Penelaah Keimigrasian.

3. FormasiCalon Siswa POLTEKIP 130 orang dengan rincian:  

• Pria : 115 orang  
• Wanita : 15 Orang

4. Formasi Calon Siswa AIM 130 orang dengan rincian: 

• Pria : 115 orang 
• Wanita : 15 orang

5. Pemberitahuan melalui website telah diumumkan sejak tanggal 14 Maret 2016.

6. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di ; http://catar.kemenkumham.go.id

7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

8. Seluruh proses pelaksanaan seleksi berlokasi di Jakarta.

9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

10. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai, panitia seleksi dapat menggugurkan calon siswa ikatan dinas.

11. mekanisme pendaftaran;